Badan Pusat Statistik (BPS) menyampaikan, pihaknya terus melakukan koreksi penghitungan data pangan dan mencari metodologi terbaik, sehingga menghasilkan akurasi data yang lebih optimal.
Hal tersebut disampaikan Kepala BPS, Suryamin menganggapi arahan dari Wakil Presiden RI Jusuf Kalla agar tidak ada institusi yang memainkan data tentang pangan.
“Saat ini BPS melakukan tiga survei, survei luas panen, survei stok beras, dan survei area sampling,” kata Suryamin ditemui di Kantor Bappenas, Jakarta
Suryamin menjelaskan, sebelumnya penghitungan data produksi padi dilakukan oleh BPS bersama Kementerian Pertanian.
Kementerian Pertanian melakukan pengukuran luas lahan melalui pandangan mata. Sedangkan, BPS melakukan pengukuran produktivitas melalui survei ubinan.
Survei ubinan dilakukan BPS di level kecamatan bersama Kepala Cabang Dinas dan Koordinator Statistik Kecamatan.
Berdasarkan sampel plot ubinan, maka didapatkan produktivitas padi nasional sebesar 5,2 ton per hektar (ha). Hasil ini lantas dikalikan hasil luas lahan yang diperoleh Kementerian Pertanian.
“Karena BPS tidak melakukan penghitungan luas panen. Nah itu lah yang diduga membuat akurasinya tidak tepat,” ucap Suryamin.
Untuk meningkatkan akurasi data pangan, Suryamin mengatakan BPS mulai tahun ini sudah menggelar tiga survei, yang hasilnya akan diketahui awal tahun 2016.
Namun, Suryamin tidak bisa memastikan ke depan data dari institusi mana yang akan dijadikan acuan nasional, apakah data BPS atau Kementerian Pertanian.
“Akan kita tentukan metodologi yang terbaik. Apakah kita mau foto saja, tidak pakai eye estimate kayak Kementan,” ucap Suryamin.
Sebelumnya, Wakil Presiden Jusuf Kalla menyatakan masalah pangan rentan memicu masalah politik. Oleh karena itu, ia meminta agar tidak ada pihak yang mencoba memainnkan data tentang pangan.
“Kekurangan pangan bisa membuat tumbang suatu keadaan, di mana pun di dunia ini. Oleh karena itu, masalah pangan penting saya sampaikan,” kata Jusuf Kalla saat menghadiri peringatan Hari Pangan Sedunia Ke-35 di Desa Palu, Kecamatan Pemultan, Ogan Ilir, Sumatera Selatan, Sabtu
Hal tersebut disampaikan Kepala BPS, Suryamin menganggapi arahan dari Wakil Presiden RI Jusuf Kalla agar tidak ada institusi yang memainkan data tentang pangan.
“Saat ini BPS melakukan tiga survei, survei luas panen, survei stok beras, dan survei area sampling,” kata Suryamin ditemui di Kantor Bappenas, Jakarta
Suryamin menjelaskan, sebelumnya penghitungan data produksi padi dilakukan oleh BPS bersama Kementerian Pertanian.
Kementerian Pertanian melakukan pengukuran luas lahan melalui pandangan mata. Sedangkan, BPS melakukan pengukuran produktivitas melalui survei ubinan.
Survei ubinan dilakukan BPS di level kecamatan bersama Kepala Cabang Dinas dan Koordinator Statistik Kecamatan.
Berdasarkan sampel plot ubinan, maka didapatkan produktivitas padi nasional sebesar 5,2 ton per hektar (ha). Hasil ini lantas dikalikan hasil luas lahan yang diperoleh Kementerian Pertanian.
“Karena BPS tidak melakukan penghitungan luas panen. Nah itu lah yang diduga membuat akurasinya tidak tepat,” ucap Suryamin.
Untuk meningkatkan akurasi data pangan, Suryamin mengatakan BPS mulai tahun ini sudah menggelar tiga survei, yang hasilnya akan diketahui awal tahun 2016.
Namun, Suryamin tidak bisa memastikan ke depan data dari institusi mana yang akan dijadikan acuan nasional, apakah data BPS atau Kementerian Pertanian.
“Akan kita tentukan metodologi yang terbaik. Apakah kita mau foto saja, tidak pakai eye estimate kayak Kementan,” ucap Suryamin.
Sebelumnya, Wakil Presiden Jusuf Kalla menyatakan masalah pangan rentan memicu masalah politik. Oleh karena itu, ia meminta agar tidak ada pihak yang mencoba memainnkan data tentang pangan.
“Kekurangan pangan bisa membuat tumbang suatu keadaan, di mana pun di dunia ini. Oleh karena itu, masalah pangan penting saya sampaikan,” kata Jusuf Kalla saat menghadiri peringatan Hari Pangan Sedunia Ke-35 di Desa Palu, Kecamatan Pemultan, Ogan Ilir, Sumatera Selatan, Sabtu